Tata Pemerintahan Daerah Pada Masa Sebelum Penjajahan Belanda
Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.
Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: “Karawaan”).
Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.
Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.
· Masa Penjajahan
Tata Pemerintahan Daerah Pada Masa Penjajahan Belanda
Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama “PURWAKARTA” yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial (Gubernur Jendral Hindia Belanda) tanggal 20 Juli 1831 nomor 2.
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama “PURWAKARTA” yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial (Gubernur Jendral Hindia Belanda) tanggal 20 Juli 1831 nomor 2.
Akan tetapi, nama Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai nama distrik di wilayah ibukota kabupaten (sekarang menjadi nama kelurahan). Keputusan tentang pemberian nama Purwakarta untuk ibukota baru Kabupaten Karawang itu diumumkan dalam surat kabar pemerintah, Javasche Courant nomor 97 yang terbit Selasa tanggal 16 Agustus 1831 sebagai berikut: “Door den Gouverneur General in Rade, is bepaald dat de hoofdplaats de Assistant-residentie Krawang, voortan den naam Poerwakarta” (“Gubernur Jenderal telah menetapkan, bahwa sejak waktu itu ibu kota Afdeling/Kabupaten Karawang bernama Purwakarta”).
Surat keputusan tersebut adalah sumber akurat dan primer serta mengandung makna yuridis formal. Oleh karena itu, tanggal 20 Juli 1831 merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota/tempat bernama Purwakarta. Momentum inilah yang kemudian menjadi dasar dari Hari Jadi Purwakarta yang diperingati tiap tahun.
Mengapa ibukota baru itu diberi nama Purwakarta? Mengenai asal-usul dan arti nama Purwakarta pun terdapat beberapa versi. Versi umum menyatakan nama itu berasal dari kata purwa dan karta dalam bahasa Sansakerta. Purwa berarti yang pertama, karta berarti aman tentram dan tertib atau ramai. Akan tetapi penjelasan mengenai arti kedua kata itu berbeda antara satu versi dengan versi lain. Ada versi yang menghubungkan arti Purwakarta dengan perang Cina Makao. Versi lain menghubungkan kata itu dengan nama Purbasari, salah seorang penasehat/kepercayaan Bupati R.A. Suriawinata yang besar peranannya dalam mencari tempat untuk ibukota baru Kabupaten Karawang. Menurut versi itu, kata purwa berasal dari kata purba, nama bagian depan dari Purbasari. Versi mana yang paling mendekati kebenaran, memerlukan penelitian secara khusus.
Sejak itu dimulailah pembangunan terutama dibidang fisik infrastruktur, antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.
· Pasca Kemerdekaan
Pembagian Wilayah Pemerintahan Dari Tahun 1945-1999
Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.
Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.
Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tangga 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.
Riwayat Para Pelaku
I. Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Karawang
1. Tahun 1633-1679
Penembahan Singaperbangsa/Adipati Kertabumi IV/Eyang Manggung, berkedudukan di Udug-udug sebagai Bupati Pertama yang merintis pendirian kota Kerawang
2. Tahun 1679-1721
R. Anom Wirasuta/RAA Panatayuda I, yang memindahkan ibukota ke Karawang. (Bupati II)
3. Tahun 1721-1732
Rd. Jayanagara/RA Panatayuda II (Bupati III), kemudian dikenal sebagai “Panembahan Waru Tengah’
4. Tahun 1732-1752
R. Singanagara/RA Panatayuda III (Bupati IV) alis Raden Martanegara, dikenal dengan julukan “Panembahan Waru Ilir’.
5. Tahun 1752-1786
R. Moh Soleh alias Raden Muhammad Zainal Abidin/RA Panatayuda IV (Bupati V), dikenal dengan julukan “dalem Balon” atau ‘ dalem Sorambi”.
6. Tahun 1786-1809
RAA Singasari Panatayuda (Bupati VI), dikenal dengan julukan “Panembahan Singasari” dan “Kiyai Sepuh”.
7. Tahun 1811- 1813
RA Suriadilaga (Bupati VII), dikenal dengan nama “dalem talun”.
8. Tahun 1813-1820
RA Sastradipura (Bupati VIII)
II. Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Purwakarta
Periode Wanayasa
9. Tahun 1821-1828
RA Surianata/Dalem Santri, yang menetapkan ibukota di Wanayasa, selanjutnya wafat dan dimakamkan di tengah Situ Wanayasa (Bupati IX/I)
10. Tahun 1829-1830
RA Suriawinata atau Dalem Sholawat yang memindahkan ibukota dari Wanayasa ke Sindangkasih dan selanjutnya memberi nama Purwakarta (Bupati X/II).
Periode Purwakarta
10. Tahun 1830-1849
RA Suriawinata atau Dalem Sholawat. Ia adalah perintis pembangunan kota Purwakarta.
11. Tahun 1849-1854
R. Sastranegara/R. Moch. Enoch (Bupati XI/III). Dimakamkan di belakang mesjid Agung Purwakarta
12. Tahun 1854-1863
RAA Sastradiningrat I/Uyang Ayim yang membangun pendopo kabupaten, Mesjid Agung dan Situ Buleud (Bupati XII/IV)
13. Tahun 1863-1886
RAA Sastradiningrat II (Bupati XIII/V), dijuluki sebagai “Dalem Bintang”.
14. Tahun 1886-1911
R. Suriakusumah/RAA Sastradiningrat III (Bupati XIV/VI)
15. Tahun 1911-1925
RA Gandanegara, Bupati terakhir keturunan Singaperbangsa (Bupati XV/VII). Ia adalah bupati terakhir keturunan Singaperbangsa. Ia dimakamkan di belakang Mesjid Agung Purwakarta.
16. Tahun 1925-1942
Suriamiharja/Adipati Sangsakuning, Bupati terakhir sebelum pendudukan Jepang (Bupati XVI/VIII)
17. Tahun 1942-1945
R. Pandasuriadiningrat/Konco Bupati XVII/IX, saat pendudukan Jepang
III. Para Bupati Purwakarta yang berkedudukan di Subang
18. Tahun 1945-1948
R. Juarsa, Bupati Karawang XVIII/X dan kemudian mengungsikan ibukota ke Subang.
19 Tahun 1947-1948
Danta Ganda Wikrama (Bupati RI Pemerintahan Darurat Karawang Timur)
20. Tahun 1948-1949
R. Ateng Supraja (Bupati Recomba, membawahi wilayah eks-Karawang Timur)
21. Tahun 1948-1950
R. Sunarya Ronggowaluyo, Bupati RI
22. Tahun 1949-1950
RM. Hasan Suria Sacakusuma, Bupati Recomba II (Bupati masa Negara Pasundan/RIS)
Daftar Bupati Kabupaten Purwakarta (Periode Subang)
1. Tahun 1950-1958
RPS. Hadipranata, Bupati Kab. Purwakarta I berdasarkan UU No. 14 tahun 1950, sementara berkedudukan di Subang (Bupati Purwakarta I)
2. Tahun 1958-1959
M. Tanu Gandawidijaja, Pejabat Bupati (Bupati II). Ia adalah bupati dalam arti kepala daerah, dipilih oleh DPRD
3. Tahun 1959-1966
Tb. Mochamad Hasan Sutawinangun (Bupati III)
4. Tahun 1966-1968
Letkol. RHA Samsudin, Bupati Purwakarta IV, selanjutnya menjadi Bupati Subang I.
IV. Para Bupati Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Purwakarta
1. Tahun 1968-1969
RH. Sunaryo. Ronggowaluyo, Pejabat Bupati (Bupati V/I). Pelantikannya bersamaan dengan peresmian pembentukan Kabupaten Purwakarta baru, ibukota Purwakarta
2. Tahun 1969-1979
Kol. Inf. RA. Muchtar (Bupati VI/I)
3. Tahun 1979-1980
Kol. Inf. RHA. Abubakar, Pejabat Bupati merangkap Residen Wilayah IV (Bupati VII/III)
4. Tahun 1980-1982
Letkol. AU. Drs. Mukdas Dasuki (Bupati VIII/IV)
5. Tahun 1982-1983
Kol.Inf. (Purn) RHA Abubakar ditunjuk kembali sebagai Pejabat Bupati merangkap Pembantu Gubernur Wilayah IV/Ka. Itwil Propinsi (Bupati IX/V)
6. Tahun 1983-1988
Drs. H. Soedarna TM, S.H. sebagai Bupati Purwakarta yang berkedudukan di Purwakarta. Bupati VI atau Bupati Kabupaten Purwakarta X sejak Kabupaten Purwakarta masih berkedudukan di Subang.
7. Tahun 1988-1993
Drs. H. Soedarna TM, S.H sebagai Bupati Purwakarta VII yang kedua kalinya.
8. Tahun 1993-2003
Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H, menjabat sebagai Bupati Purwakarta VIII. (dua kali masa jabatan/dua periode)
9. Tahun 2003-2007
Drs. H. Lily Hambali Hasan, M.Si. Menjabat sebagai Bupati Purwakarta IX. (Untuk pertama kalinya, mempunyai Wakil Bupati, yaitu H. Dedi Mulyadi, SH)
9. Tahun 2007-Sekarang
H. Dedi Mulyadi, SH. Menjabat sebagai Bupati Purwakarta X. Wakil Bupati, Drs. H. Dudung B. Supardi,MM
SUMBER :http://www.purwakartakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:sejarah-purwakarta&catid=54:sejarah-purwakarta&Itemid=95
